JAKARTA, 8 Oktober 2026 — Wakil Ketua DPR RI, Dr. Sumi Dasco, secara resmi mengumumkan pergantian pimpinan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta, Jumat (9/10), beliau menyatakan bahwa Bahtra Banong dipercaya menggantikan Rifqi Nizamy sebagai Ketua Panja RUU Pemilu yang baru.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Sumi Dasco dalam sidang pembukaan masa kerja Panja RUU Pemilu. Beliau menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rifqi Nizamy atas dedikasi, waktu, dan kerja keras yang telah diberikan selama memimpin Panja sejauh ini.
“Atas nama pimpinan DPR RI, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Rifqi Nizamy atas segala pengabdian dan kinerja baik yang telah dijalankan. Semoga ke depannya dapat terus berkontribusi bagi bangsa dan negara,” ujar Dasco.
Sementara itu, Sumi Dasco juga menegaskan arah kerja Panja yang baru:
“Terhitung sejak hari ini, Panja RUU Pemilu akan bekerja secara terbuka menerima masukan, saran, dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat maupun partai politik. Kami ingin memastikan setiap pandangan didengar, sehingga RUU Pemilu yang kita susun nanti benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” tegas Dasco.
Kepada Bahtra Banong yang baru dipercaya memimpin Panja, Dasco berharap agar proses pembahasan berjalan lebih cepat, transparan, dan mengutamakan kepentingan publik.
“Kepada Saudara Bahtra Banong, selamat menjalankan amanah baru. Kami berharap Saudara dapat membawa semangat baru, menyatukan berbagai pandangan, dan menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu ini tepat waktu, menghasilkan aturan yang adil, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tambah beliau.
Bahtra Banong yang menerima amanah ini menyampaikan siap bekerja secara maksimal, terbuka, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Insya Allah saya akan berupaya sebaik mungkin, mendengarkan aspirasi berbagai elemen masyarakat, dan memastikan RUU Pemilu ini lahir sebagai produk hukum yang berkualitas, adil, dan menjamin kedaulatan rakyat,” ujar Bahtra Banong.
Pembahasan RUU Pemilu ini dinilai sangat penting karena menjadi dasar aturan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ke depan. Seluruh pihak berharap proses berjalan lancar dan menghasilkan aturan yang memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan kita. (IJL)
