“Wajah Bunglon” dalam Penerapan Hukum di Indonesia

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pariwaraku.com – Hukum dalam sebuah negara merupakan sesuatu yang fundamental selain untuk menertibkan masyarakat juga hukum sebagai penegak keadilan dalam suatu negara.

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang di buat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat di artikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Bacaan Lainnya

Sering timbul pertanyaan dalam masyarakat bagaimana Penegakan dan penerapan hukum di Indonesia,  terkadang penerapan hukum di Indonesia bersifat tegas, dan terkadang pula dengan sendirinya berubah menjadi lemah, penerapannya bersifat kuat dan lemah itu tergantung siapa yang sedang menghadapi hukum itu, apakah dia berjabatan atau dia masyarakat yang lemah.

Termasuk juga dalam lapangan hukum administrasi negara, pertanyaan yang timbul Bagaimanakah jika  dalam penerapan hukum suatu pengaturan yang dibuat oleh aparat adminitrasi negara   dalam pembuatan kebijakannya berbeda beda terhadap suatu perkara yang sama. Dimana perkara tersebut telah ada dasar hukumnya. ?

Pertanyaan ini kadang menggelitik bagi dunia hukum. Sebab wajahnya yang terus berubah sesuai kondisi zaman. Kadang hukum mendapatkan tempat yang baik dimata masyarakat, kadang juga masyarakat sinis dan sedih terhadap perkembangan hukum terutama dalam penegakan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan di masyarakat.

“Wajah Bunglon” Hukum

Sengaja kalimat wajah bunglon saya beri tanda kutif titik dua diatas, sebab wajah bunglon pun masih menjadi banyak perbedaan interprestasi masing masing orang sesuai pendapatnya. Boleh jadi Bunglon dipandang positif tetapi juga bunglon dianggap negatif terutama pandangan kita tentang hukum yang ingin mempersamakan dengan bunglon. Bunglon  adalah sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Bunglon adalah hewan yang eksotis dari kelas reptil (kadal). Tampilannya mirip hewan purba. Bentuk rupanya sangat mirip dengan kerabatnya yaitu kadal iguana.

Bunglon ini terkenal karena kemampuannya mengubah warna kulit untuk meniru lingkungan sekitarnya. Warna kulit bunglon biasanya hijau, kuning atau coklat. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya. Bunglon biasanya mengubah warna kulitnya saat terkena rangsangan seperti cahaya, temperatur dan emosi. Misalnya saat marah bunglon cenderung mengubah warna kulitnya menjadi lebih gelap. Kemampuan mengubah warna kulit dimanfaatkan bunglon untuk mencari mangsa dan melindungi diri dari predator (pemangsa) dengan cara meniru warna lingkungan di sekitarnya.

Apabila ingin melihat persamaan hukum dan bunglon bisa dilihat dari perubahan dari kedua jenis yang berbeda ini, bunglon adalah hewan yang memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya sesuai dengan keadaan ekosistem apabila sedang menghadapi bahaya didepannya, begitupun dengan penerapan hukum di Indonesia, tidak jarang berubah sesuai dengan keadaan, terkadang berubah menjadi sangat tegas, dan terkadangpun berubah sangat lemah, apabila orang yang memiliki jabatan, orang terpandang, orang kaya yang sedang berhadapan dengan hukum maka tidakan sedikit kasus yang menunjukan bahwa penegakannya berubah menjadi lemah, begitupun sebaliknya, apabila orang yang tidak memiliki status tinggi, rakyat biasa, masyarakat miskin yang dihapakan dengan hukum , maka hukum itu berubah menjadi sangat tegas dan kuat. Jadi apabila dilihat kesamaan penerapan hukum dengan bunglon maka dilihat dari segi perubahannya dan dari penyesuaian terhadap orang yang dihadapi, sehinga berujung pada ketidak adilan penegakan hukum.

Asas Similia Similibus dan Asas Equality dalam Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa hukum dijunjung tinggi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Salah satu hak manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum.

Persamaan kedudukan setiap individu dhadapan hukum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

loading…

Bahwa dalam hukum dikenal suatu asas hukum yakni  Asas Similia Similibus  bahwa dimana asas  ini diterapkan pada perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama (serupa). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu. Suatu aturan hukum harus berlaku sama  untk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini  yakni 1). Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, 2). Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama dalam hukum tanpa diskriminasi setiap orang wajib diperlakukan sama.  Sejatinya asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung  hukum yang berlaku umum  dan tunggal. Persamaan dihadapan hukum dimana terdapatnya kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa kecuali. Sebagaimana dalam konstitusi kita UUD 1945 pasal 27 ayat (1 ), menegaskan  segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum  dan pemerintahan tanpa kecuali.

Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (audi et alteram partem).

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Termasuk dalam konteks ini adalah penerapan hukum dalam kegiatan administrasi negara, dimana perbuatan dan tindakan pemerintahan kebijakan wajib memberikan persamaan kepada semua masyarakat. Perbuatan dan tindakan hukum yang bersifat yuridis yang secara langsung menciptakan akibat akibat hukum wajib dilakukan secara adil dan setara. Bahwa setiap perbuatan atau  keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang undang.  Apabila dalam alasan keadaan darurat maka harus dapat dibuktikan dengan alasan alasan hukum. Dengan demikian bahwa dalam penerapan hukum perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti yang luas.

Penerapan hukum ini harus tegas dan bersifat kuat.  Tidak boleh hukum diterapkan seperti Bunglon. Yang selalu berubah ubah sehinbgga menimbulkan ketidakpastian dalam hukum sehingga mengakibatkan tujuan hukum berupa kemanfatan, keadilan dan kepastuan hukum terabaikan saat dijalankan. ( Wallahu a’alam bi sawwaf )

 

Oleh : Sahran Raden, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah

 


Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait