Rapat Bersama BPJS Cabang Palu, Ini Pesan Sekda Parimo

Bagikan Artikel ini

Pariwaraku.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran S.STP, M.A.P Pimpin Rapat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu.

Rapat tersebut membahas tentang Komunikasi dan Monitoring dan Evaluasi atas Penyediaan Faskes, Sarana dan Prasarana dan SDM Faskes dengan pemangku kepentingan tingkat kabupaten Parigi Moutong.

Dalam rapat, Sekda di dampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Irwan, SKM, M.Kes dan dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Wahidah, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Husnah S.Si serta OPD terkait lainnya. Bertempat di ruang kerja Sekda. Rabu, 8 Juni 2022.

Pada kesempatan itu saat di temui usai rapat, Sekda menyampaikan Pemda berusaha menertipkan data-data BPJS Kesehatan termaksud data yang di dalam (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sebab dari data yang di ajukan oleh pihak BPJS Kesehatan pada saat rapat bahwa masih ada masyarakat kita yang tergolong masuk ke dalam DTKS namun tidak tertanggung di dalam (PBI) Penerima Bantuan Iuran APBD.

Kemudian ada yang masuk ke di dalam DTKS, masuk ke dalam PBI tapi tertolak oleh BPJS Kesehatan.

“Ini semua yang harus dilakukan dalam penertiban-penertiban kita kedepannya”.ucap Sekda.

“Tambahnya pemerintah saat ini juga berusaha untuk memasukan data masyarakat kita sebagian besar untuk bisa masuk dalam pembiayaan dari pada APBN supaya bisa mengurangi biaya beban pembiayaan kita.”jelasnya.

Sekda menyampaikan ada beberapa sektor lainnya yang jadi perhatian bersama antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan yaitu klim BPJS itu harus betul-betul tertib dan tepat waktu, data DTKS itu kita membuka kembali untuk verifali kerjasama antara Dinas Sosial, kemudian dengan Dinas Dukcapil dan BPJS Kesehatan harus seakurat mungkin.

Sekda berharap Pemerintah Desa juga harus lebih proaktif untuk melaporkan data masyarakatnya yang berhak untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan sebab sampai saat ini masih banyak juga masyarakat kita yang belum terkafer di dalam DTKS karena tidak masuk di dalam Musdes yang dilakukan Pemerintah Desa. (**)


Bagikan Artikel ini

Pos terkait