Perlunya Peninjauan UU Perlindungan Konsumen Pasca UU Cipta Kerja

ketua BALEG DPR RI, Supratman Andi Agtas
Bagikan Artikel ini

pariwaraku.com – Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan puluhan peraturan turunannya sudah resmi berlaku. Berlakunya beleid ini berdampak pada banyak sektor, mulai sektor perizinan, perdagangan, pertanahan, ketenagakerjaan, hingga berdampak pula pada pengaturan perlindungan konsumen.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas menilai berlakunya UU 11/2020 berdampak pada penerapan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dia mencatat pada 2019 terdapat 83 persen pengaduan masyarakat di sektor properti. Sisanya soal transaksi keuangan secara online, otomotif, dan kelistrikan.

Bacaan Lainnya

Karena itu, perlu pemantauan terhadap penerapan UU 8/1999 setelah terbitnya UU 11/2020. Sebab, UU 11/2020 mengatur banyak hal yang sudah tentu beririsan dengan kepentingan perlindungan konsumen. Supratman mendorong Panitia Perancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) agar fokus menyoroti penerapan UU Perlindungan Konsumen sebagai objek pemantauan.

“Ini dalam rangka melahirkan rekomendasi terkait UU Perlindungan Konsumen untuk legislative review nantinya,” ujar Andi Agtas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) PPUU DPD terkait korelasi Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Cipta Kerja terhadap UU Perlindungan Konsumen secara virtual, Kamis (18/3/2021).

Ketua BALEG DPR RI, Supratman Andi Agtas

Politisi Partai Gerindra itu menilai aktivitas pemantauan terhadap UU 8/1999 dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap pelaksanaan dan tindak lanjut. Ketiga, keharusan memenuhi kaidah terkait pemantauan dan peninjauan UU. Nantinya, hasilnya melahirkan rekomendasi sebagai dasar melakukan revisi.

Sementara Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan Presiden Joko Widodo telah menetapkan aturan pelaksana UU 11/2020 yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Dia menilai pelaksanaan UU 11/2020 membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis. Seperti sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang berhubungan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Termasuk meliputi perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha, bidang penataan ruang di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan.

Dalam UU 11/2020 pun mengatur persoalan mekanisme produk halal. Memang pengaturan produk halal telah diatur sebelumnya dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, kata Elen, Pasal 4A UU 11/2020 yang mengatur sektor halal dinilai berpotensi melanggar UU 8/1999. Dalam rumusan norma Pasal 4A UU 11/2020 terdapat dua ayat yang mengatur sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurutnya, dalam pasal itu disebutkan kewajiban sertifikat halal dapat didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil atau self declaration. Karena itu, perlu pemantauan pelaksanaan UU 11/2020 dikorelasikan dengan penerapan UU 8/1999 untuk kemudian merekomendasikan perubahan. (1619


Bagikan Artikel ini

Pos terkait