Pemkab Donggala Terima Piagam Penghargaan Opini WTP Tahun 2020

Bagikan Artikel ini

Pariwaraku.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, menerima piagam penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (14/10/2021).

Raihan penghargaan Opini WTP di tahun 2020, menjadi catatan baik bagi Pemda Donggala di tahun 2020 dan capaian Opini WTP tersebut disambut baik oleh Jajaran Pemkab Donggala dengan penuh rasa syukur.

Bacaan Lainnya

Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021

Piagam penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, kepada Wakil Bupati Donggala Moh. Yasin, S. Sos., M. Ap.

Selain itu, Gubernur juga melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI, tentang forum koordinas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
menyerahkan piagam penghargaan Opini WTP tahun 2020 serta plakat capaian Opini WTP, 5 (Lima Kali) berturut-turut kepada Pemerintah Daerah Provinsi kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI, DPRD Provinsi, kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah, bupati/walikota, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah serta semua pihak atas sinergi yang kuat di dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah secara Profesional, akuntabel dan transparan.

Selain itu, Gubernur juga Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah menfasilitasi penyerahan piagam penghargaan opini WTP tahun 2020 dan plakat capaian opini WTP 5 (lima) kali berturut-turut kepada Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan kota Se-Sulawesi Tengah.

Yang merupakan bukti nyata atas pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, sehingga patut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Ditambahkannya, pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan, untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Belajar dari tahun 2020 kita akan mengelola tahun 2021 dengan lebih baik lagi meskipun kondisi dan situasinya tidak selalu lebih mudah.

Untuk itu, H. Rusdy Mastura mengatakan APBN dan APBD menjadi motor penggerak untuk memulihkan ekonomi dan segala kebijakan pemerintah dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran.

Guna penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di semua Kementrian Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang sama, yakni untuk bersama-sama menggunakan Instrumen keuangan secara fleksibel, dinamis, responsif namun tetap akuntabel dan transparan.

Penulis: Lili


Bagikan Artikel ini

Pos terkait