Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Kesiapan Sekolah dan Persetujuan Orangtua

Bagikan Artikel ini

pariwaraku.com – Rencana pembelajaran tatap muka di Kota Bogor dan Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Januari 2021 akan dimulai jika sekolah memenuhi syarat protokol kesehatan. Namun, tanpa persetujuan dan izin dari orangtua, pembelajaran tatap muka tidak akan terlaksana.

Merespons arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait sekolah kembali melangsungkan proses belajar tatap muka, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, keterbatasan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) memberikan dampak luas kepada siswa, sekolah (guru), dan orangtua. Akses pendidikan melalui PJJ dirasa banyak mengalami hambatan dan dinilai tidak terlalu efektif.

Bacaan Lainnya

Namun, membuka luas akses pembelajaran langsung dengan tatap muka pada Januari 2021 mendatang juga sangat berisiko meningkatkan penularan pada masa pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya reda dan aman.

”Kita sepakat, kesehatan dan keselamatan merupakan yang utama. Oleh karena itu, rencana pembelajaran tatap muka harus diiringi dengan kesiapan dan kepastian dari aspek protokol kesehatan,” kata Bima, Sabtu (21/11/2020).

pembelajaran tatap muka hanya bisa dilaksanakan apabila mendapatkan izin dari kesepakatan bersama dari unsur pemerintah daerah, komite sekolah atau orangtua, dan kepala sekolah. Jika salah satu dari tiga unsur itu tidak sepakat, pembelajaran tatap muka tidak akan dilaksanakan.

”Jika sekolah dibuka, hanya boleh 30 persen dari kapasitas sekolah. Intinya, jika komite sekolah atau orangtua murid tidak ada yang setuju, pembelajaran tatap muka tidak akan dilaksanakan. Jadi, izin orangtua memiliki peran kunci,” ujar Bima.

Jika skenario pembelajaran tatap muka tetap berlangsung nanti atau mendapat izin dari orangtua murid, lanjutnya, pembukaan sekolah akan bertahap dari tingkat SMA, lalu berturut-turut ke tingkat SMP dan SD.

Selain itu, sekolah yang ingin memulai pembelajaran tatap muka bisa mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Bogor dengaan catatan dukungan dan persetujuaan dari oleh komite sekolah. Selanjutnya, sekolah menyiapkan secara rinci tiga aspek utama. Pertama, sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti pengaturan jadwal pemberian mata pelajaran.

”Selain 30 persen dari kapasitas, sekolah diimbau untuk berinovasi dengan belajar di luar kelas. Sistemnya hibrid, antara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Itu harus disiapkan,” kata Bima.

Kedua, kesiapan protokol kesehatan harus memenuhi daftar periksa. Dinas Pendiddikan dan Dinas Kesehatan Kota Bogor akan menyosialisasikan daftar pemeriksaan yang harus dipenuhi sekolah, seperti kesiapan pengukur suhu tubuh, tes usap bagi guru dan tenaga pendidik, dan jarak bangku hingga kesiapan jika ada peristiwa darurat, misalnya ada siswa yang positif. Jika ada siswa positif, Pemkot Bogor segera mengevaluasi pembelajaran tatap muka dan menghentikan pembelajaran di sekolah. Bahkan, jika dalam proses belajar ada pelanggaran protokol kesehatan, pihak sekolah akan mendapatkan teguran dan sanksi.

Ketiga, lanjut Bima, lingkungan di sekitar sekolah juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai lingkungan sekolah tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jika mengetahui ada lokasi yang rawan menjadi tempat kerumunan pelajar, sekolah harus segera bertindak. Apabila sekolah membiarkan kerumunan itu, pemerintah akan memberikan teguran dan sanksi.

”Kami tidak ingin lingkungan sekitar sekolah jadi tempat kerumunan murid. Ini berisiko, kantin di sekitar sekolah bisa menjadi tempat nongkrong. Jadi, kami akan koordinasi dengan aparatur wilayah setempat untuk mengawasi lingkungan di sekitar sekolah,” tutur Bima.

Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bogor juga akan mengawasi dan merazia lokasi yang menjadi titik rawan tempat nongkrong para pelajar seusai pembelajaran di sekolah berakhir. Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan memantau transportasi umum yang digunakan pelajar agar mematuhi protokol kesehatan. ”Aturan lebih lanjut terkait protokol kesehatan pelajar di transportasi umum akan diatur oleh Pemkot Bogor,” katanya.

Bima mengatakan, pihak sekolah sudah harus menyusun ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi serta memulai koordinasi dengan orangtua murid.

Sementara itu, Lasti Ulani (35), orangtua murid, mengatakan tidak setuju dengan rencana pembelajaran tatap muka karena tidak ingin kedua anaknya yang duduk di tingkat SMP dan SD terpapar Covid-19.

”Saya menyadari, PJJ tidak efektif. Saya juga menjadi lebih sibuk sejak PJJ, tapi membiarkan anak-anak kembali sekolah tidak bijak. Saya tidak mau anak-anak jadi korban. Jika pun ada pembatasan dan protokol kesehatan, saya masih meragukan itu bisa berjalan baik,” kata Lasti.

Lasti berharap pemerintah meninjau ulang belajar tatap muka karena situasi pandemi hingga saat ini tidak kunjung mereda.

Hal serupa juga disampaikan Syarifah Zufha (40), warga Tanah Sareal. Ia mengatakan masih ragu mengizinkan anaknya yang saat ini duduk di kelas VIII untuk mengikuti belajar tatap muka. Syarifah tidak hanya takut anaknya terpapar Covid-19, tetapi juga bisa memapari anggota keluarga di rumah.

”Masalahnya juga ada neneknya di rumah. Nah, saya khawatir itu juga. Oke anak saya terpapar, tapi amit-amit, ya, jangan sampai. Dia tetap sehat karena masih muda meski terpapar, tetapi kalau menulari orangtua atau neneknya yang punya sakit, gimana? Makin repot urusannya nanti. Jadi banyak yang harus diurus, kan,” kata Syarifah.

Ia meminta agar pembelajaran tatap muka ditunda sampai kasus penularan reda atau setidaknya menunggu program vaksin terlebih dahulu.

Bima memahami kekhawatiran orangtua terkait rencana pembelajaran tatap muka. Untuk itu, pemerintah daerah akan melihat kesiapan sekolah. Jika memang sekolah tidak siap, pembelajaran tatap muka tidak akan dilaksanakan.

”Seperti yang saya katakan, kuncinya ada di komite sekolah atau orangtua pelajar. Sekolah tatap muka akan berlangsung jika orangtua memberikan izin anaknya,” katanya.

Selain itu, ujarnya, tenaga pendidik akan menjadi prioritas penerima vaksin. Namun, Bima belum bisa memastikan kapan vaksinasi bisa terselenggara. ”Kita berharap Januari 2021 vaksin bisa segera (ada),” ucapnya.


Bagikan Artikel ini

Pos terkait