Pariwaraku.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus bergerak dan melangkah maju dalam mewujudkan inklusi melalui visi gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju. Salah satu wujud nyata dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan (Muskeren) di Hotel Best Westrn, Kamis 7 April 2022.
Hasil Muskeren kali ini mendapat perhatian dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng.
Kepala Bappeda Sulteng Dr Ir Cristina Sandra Tobondo, MT menjelaskan, selama ini kelompok rentan hanya sebatas pelengkap kebijakan saja oleh para pejabat. Sehingga, kebijakan yang diterapkan menjadi tidak maksimal.
Padahal tantangan yang dihadapi kelompok rentan dewasa ini masih minimnya partisipasi proses ketimpangan kesempatan maupun penikmatan hasil pembangunan secara umum. Selain masih ditemukan praktik diskriminasi dan kekerasan, juga masih rendahnya ruang partisipasi yang diberikan baik itu, dibidang sosial ekonomi maupun politik. Belum lagi terbatasnya akses terhadap pelayanan publik.
“Dengan beragamanya keterbatasan tersebut, telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam pembangunan,” kata Kepala Bappeda.
Bahkan tambahnya, penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi resiko ekonomi dan finansial yang besar, namun juga menghadapi tantangan besar dalam mengakses fasilitas. Baik itu layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial maupun pasar tenaga kerja.
“Lebih dari 80 persen Lansia tidak memiliki akses bantuan. Ini yang menjadikan rentan terhadap gejolak ekonomi sebagai akibat dari Pandemi Covid 19,” tandasnya.
Belum lagi, akses perempuan pada sumber daya terbatas oleh karena faktor budaya yang mengesampingkan peran perempuan. Begitu pun dengan sektor informal yang mengalami keterpurukan saat pendemi.
Olehnya itu kata Sandra Tobondo, melalui forum musyawarah ini, ia berharap suara perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya lebih didengar oleh pemerintah.
