Pejabat Sulteng Tak Boleh Abai Terhadap Kelompok Rentan

Bagikan Artikel ini

Pariwaraku.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus bergerak dan melangkah maju dalam mewujudkan inklusi melalui visi gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju. Salah satu wujud nyata dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan (Muskeren) di Hotel Best Westrn, Kamis 7 April 2022.

Hasil Muskeren kali ini mendapat perhatian dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng.

Kepala Bappeda Sulteng Dr Ir Cristina Sandra Tobondo, MT menjelaskan, selama ini kelompok rentan hanya sebatas pelengkap kebijakan saja oleh para pejabat. Sehingga, kebijakan yang diterapkan menjadi tidak maksimal.

Padahal tantangan yang dihadapi kelompok rentan dewasa ini masih minimnya partisipasi proses ketimpangan kesempatan maupun penikmatan hasil pembangunan secara umum. Selain masih ditemukan praktik diskriminasi dan kekerasan, juga masih rendahnya ruang partisipasi yang diberikan baik itu, dibidang sosial ekonomi maupun politik. Belum lagi terbatasnya akses terhadap pelayanan publik.

“Dengan beragamanya keterbatasan tersebut, telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam pembangunan,” kata Kepala Bappeda.

Bahkan tambahnya, penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi resiko ekonomi dan finansial yang besar, namun juga menghadapi tantangan besar dalam mengakses fasilitas. Baik itu layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial maupun pasar tenaga kerja.

“Lebih dari 80 persen Lansia tidak memiliki akses bantuan. Ini yang menjadikan rentan terhadap gejolak ekonomi sebagai akibat dari Pandemi Covid 19,” tandasnya.

Belum lagi, akses perempuan pada sumber daya terbatas oleh karena faktor budaya yang mengesampingkan peran perempuan. Begitu pun dengan sektor informal yang mengalami keterpurukan saat pendemi.

Olehnya itu kata Sandra Tobondo, melalui forum musyawarah ini, ia berharap suara perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya lebih didengar oleh pemerintah.

Ia juga berharap para kelompok rentan bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah, sehingga keberadaan mereka bukan hanya menjadi sebatas pelengkap, melainkan subyek yang bisa memberikan masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dengan begitu, terdapat keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan dalam upaya menciptakan pembangunan yang lebih inklusif di Bumi Sulteng.

Muskeren yang dihadiri, Kadis Sosial Sulteng Dra Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Yudiawati Vidiana, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak, di Wakili Kabid, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Husin Alwi, Ketua Tim Asistensi Bappeda, Praktisi, LSM, Pemerhati Sosial, aktivis perempuan, kelompok rentan serta stakeholder lainnya melahirkan dua rekomendasi yakni akan dibentuk Tim Koordinasi pemberdayaan kelompok rentan Provinsi Sulteng. Kemudian akan menyusun rencana aksi daerah.

“Intinya Muskeren kali ini, sebagai bentuk keberpihakan Pemprov Sulteng terhadap kelompok rentan, marginal maupun termarginalkan,” tandasnya.

Sementara Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Husin Alwi, memberikan apresiasi atas atas pelaksanaan Muskeren kali ini.

Ia juga menyampaikan beberapah point penting. Pertama perlu kiranya menyusun grand strategi secara bersama. Kemudian melakukan pemutahiran data base kelompok rentan sasaran program, serta ketiga perlu extra ordinary program dan penguatan kelembagaan.

Kata Husin permasalahan kelompok rentan ini sebaiknya disikapi secara bersama, utamanya menyangkut program penanganan. Baik itu menyangkut peningkatan akses pelayanan perempuan, anak, penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.

“Mari kita rembuk bersama untuk menyusun program penanganannya,”pungkas Husin.

Penulis.: Agus Gerbek


Bagikan Artikel ini

Pos terkait