Pasca Bencana Sulteng, BPN Siapkan Lahan Untuk 8.500 Huntap

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pariwaraku.com – Palu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sulawesi Tengah saat ini sudah menyiapkan lahan seluas  459 hektare untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para korban bencana alam yang terjadi  setahun silam di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

Lahan-lahan tersebut disiapkan untuk pembangunan sebanyak 8.500 hunian tetap. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Kanwil BPN Sulteng Andry Novijandri, ia mengatakan lahan-lahan tersebut merupakan sumbangan dari para pengusaha pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis mereka.

Bacaan Lainnya

Menurut informasi, Ada empat pengusaha yang menyerahkan tanpa ganti rugi sebagian lahannya untuk pembangunan huntap yakni PT Lembah Palu Nagaya  (30 ha), PT Duta Dharma Bhakti (37 ha), PT Sinar Waluyo dan Sinar Putra Murni (satu grup)  (30 ha), ketiganya di dalam Kota Palu.

“Sedangkan satu pengusaha lainnya yang menyerahkan lahannya seluas 362 hektare di Kelurahan Pombewe, Kabupaten Sigi, adalah PT Hasfarm,” katanya.

Masih ada 23 ha lahan lagi milik PT Duta Dharma Bhakti di Kelurahan Talise, Kota Palu, yang masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat untuk diserahkan bagi lokasi pembangunan huntap.

“Perusahaan sebenarnya sudah mau menyerahkan lahan itu untuk pembangunan huntap, tetapi masyarakat mempertahankannya karena merasa memiliki hak atas lahan tersebut,” ujar Andry.

Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada para pengusaha yang dengan rela menyerahkan lahannya untuk pembangunan huntap, dan sebagai wujud terima kasih, pihaknya akan membantu kelancaran perpanjangan hak atas HGB lainnya yang akan berakhir masa berlakunya.

“Setelah melalui negosiasi sampai ke Kantor Menteri ATR/Kepala BPN di Jakarta, para pengusaha itu akhirnya bersedia menyerahkan lahannya tanpa ganti rugi untuk huntap, dengan satu catatan bahwa lahan itu hanya untuk huntap, bukan untuk kawasan bisnis,” ujarnya.

Andry juga mengatakan, bila nantinya diperlukan kawasan bisnis untuk kepentingan warga penghuni huntap seperti pertokoan (ruko), pasar, mall dan fasilitas bisnis lainnya, maka pembangunannya bukan di dalam lahan huntap, tetapi di atas lahan HGB sekitar bangunan huntap yang tidak diserahkan kepemilikannya untuk huntap.

“Jadi kalau mau bangunan fasilitas bisnis, haruslah di atas lahan HGB milik pengusaha yang menyerahkan lahannya untuk huntap, karena lahan yang diserahkan untuk huntap hanya untuk hunian dan sarana/prasarana umumnya,” kata Andry.

 

 

Sumber : Antara

 

loading…

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait