Menyambut Tahun Baru Dengan Harga Rokok Terbaru.

(Sumber Foto : Google/Image).
Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pariwaraku.com – Banyak kenangan yang tersisa di tahun 2019 yang rasanya belum ingin ditinggalkan, namun harus dilepaskan karena pada hakikatnya waktu terus berjalan kedepan dan tahun baru 2020 akan datang

Salah satu kenangan yang tidak bisa terlupakan bagi perokok yaitu harga rokok yang lebih murah ketimbang harga rokok yang sedang menyapa di depan mata

Bacaan Lainnya

Tahun baru dengan harga rokok terbaru meramaikan media sosial baru-baru ini, keluhan perokok bertebaran di kolom komentar mengenai kenaikan harga rokok

Dewasa ini, beragam produk politik muncul dipermukaan secara kontroversi. apa sih yang tidak di atur politik melalui institusi pemerintah dan institusi parlemen, urusan merokok pun dikebiri dengan cara pemerintah menaikkan harga rokok, padahal merokok adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia

Kenaikan harga rokok telah disahkan oleh pengambil kebijakan khususnya eksekutif dan legislatif dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah mengesahkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang akan berlaku 1 Januari 2020 mendatang.

Sikap pemerintah ini sebagai respon untuk menekan konsumsi rokok sekaligus menggenjot pendapatan

Aturan tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 152/PMK.010/2019 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau yang rata-rata tarif kenaikan harga CHT ini di tahun 2020 sebesar 21,55 persen

Niatan Pemerintah dan DPR mungkin baik, pastinya untuk menjauhkan setiap orang dari penyakit asap rokok yang mengakibatkan kematian. Apakah mungkin asap rokok menjadi penentu kematian seseorang, kematian itu kan ditangan tuhan bukan di batang rokok.

Rokok Sebagai Kebutuhan Si Miskin

Hampir rata-rata para penikmat roko merupakan mereka yang berpenghasilan rendah, dilansir dari Tirto.Id menurut World Heat Organization (WHO) punya data yang cukup menarik, Organisasi kesehatan dunia mencatat mayoritas perokok di seluruh dunia berasal dari negara miskin dan berkembang.

Di Indonesia rokok menjadi salah satu kebutuhan “utama” kaum miskin selain kebutuhan pokok seperti beras dan pangan lainnya. Secara tidak langsung kita dapat menyimpulkan rokok lekat dengan kaum miskin

loading…

Bagi sebagian orang menganggap perokok sebagai gejala sosial, dengan demikian dapat dilihat bahwa tindakan merokok adalah fakta sosial, seperti halnya Durkheim menjelaskan “setiap cara bertindak, yang baku maupun tidak, dengan rambu-rambu eksternal yang dapat diterapkan pada setiap orang; ataupun, setiap cara untuk bertindak yang lazim dilakukan oleh masyarakat tertentu, dan dalam waktu yang sama terjadi dengan sendirinya bebas dari manifestasi perorangan” (Durkheim, 1966:13)

Dalam penjelasan lanjutan tentang fakta sosial, Durkheim mengatakan fakta sosial tersebut sebagai sesuatu yang ada secara kolektif merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman yang berulang, berasal dari pengulangan dan berasal dari kebiasaan yang dihasilkannya (Durkheim, 1966: 18). Selanjutnya, ia mengatakan bahwa fakta sosial merupakan gejala yang normal yang aka selalu ditemukan pada setiap masyarakat (Durkheim, 1966:64). Perokok adalah fakta sosial yang tidak terbantahkan akan dapat ditemukan dalam setiap lapisan masyarakat

Perokok sebagai fakta sosial tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, meski dengan kenaikan harga rokok 23 persen yang kemungkinan naik dengan harga Rp 35.000 perbungkus, maka angka perokok akan tetap ada dan terus ada karena rokok telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat itu sendiri

Jika di pikir-pikir kenaikan harga rokok bukan untuk menekan angka perokok remaja maupun masyarakat berpenghasilan rendah tapi lebih kepada peningkatan penerimaan pajak melalui tarif kenaikan harga CHT yang diterima pemerintah bukan rakyat

Dibalik Kenaikan Harga Rokok

Dampak kenaikan harga rokok bukan saja mengena kepada perokok, tapi juga pekerja di pabrik rokok, dengan kenaikan harga rokok mengakibatkan rendahnya tingkat pembeli dapat disertai pengangguran

Menurut Semaoen (1920). “Kalau dipasar lebih banyak pembeli daripada yang berjualan, dan banyak pula barang yang dijual, maka penjualnya bisa memperoleh laba (keuntungan) karena mereka bisa berjualan semahal-mahalnya, tetapi kalau yang berjualan atau yang dijual lebih banyak daripada yang membeli, tentu barang jualan itu menjadi murah, sebab kalau tidak begitu tidak bisa laku.” pernyataan Somaoen lebih mengarah terhadap kaum pekerja, jadi selama kaum pekerja jumlahnya lebih sedikit, maka kaum pekerja bisa mendapatkan untung (upah besar) sebab para pengusaha terpaksa membayar semua permintaan kaum pekerja, sebaliknya apabila kaum pekerja jumlahnya banyak dibandingkan lapangan pekerjaan, tentu para pengusaha akan membayar upah pekerja dengan murah karena yang membutuhkan kelangsungan hidup adalah para pekerja bukan pengusaha

Pemerintah dan DPR RI harus bisa mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, sebagai pemenuhan jaminan hidup pekerja, seharusnya Pemerintah dan DPR berpihak kepada kaum pekerja

Sebagaimana amanat Undang-undang 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan layak bagi kemanusiaan

Bahwa untuk hidup manusia butuh makanan, untuk mendapatkan makanan manusia butuh uang, dan uang bisa didapatkan melalui pekerjaan, bagaimana bisa manusia bisa hidup tanpa pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membeli makanan.

Oleh : Miftahul Afdal
Penulis Merupakan Mahasiswa Sosiologi

loading…

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait