Menagih Janji Walikota Palu selesaikan HUNTAP, Sikola Mombine: Walikota jangan hanya berambisi Menangkan Adipura  

Nur Safitri R. Lasibani, Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine (Foto: Nur)
Bagikan Artikel ini

Pariwaraku.com – Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah telah bersepakat bahwa penyelesaian masalah lahan Hunian Tetap khususnya di Tondo II ditargetkan selesai pada akhir Februari 2022 ini. Jika pada akhir Februari 2022, pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan masalah lahan, maka pembangunan Huntap Tondo II akan dialihkan ke wilayah Huntap Pombewe, Kabupaten Sigi.

Sementara itu, menurut hasil temuan dan monitoring SKP-HAM Sulteng (https://monitoring.skp-ham.org/), menyebutkan bahwa HUNTAP Tondo IIA Palu sejumlah 892 unit hingga April 2021 statusnya ditunda karena masalah sengketa lahan dan HUNTAP Tondo IIB Palu sejumlah 208 unit, statusnya lahan tersebut masih belum clean and clear.

“Kami menagih janji Walikota Palu bahwa pertengahan Februari 2022, Huntap telah diterima oleh penyintas, artinya persoalan lahan sudah selesai. Warga ini sudah kehilangan rumah dan semua harta bendanya, tinggal di kawasan hunian sementara yang tidak layak. Rumah adalah hak setiap warga, rumah dimana tidak hanya keluarga bertumbuh tetapi tempat dimana kita membangun masyarakat.” Ungkap Direktur Eksekutif Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani.

Saat ini Pemerintah Kota Palu tengah gencar mengejar harapan meraih Adipura tahun 2023 dengan agenda pembersihan lingkungan ditingkat kelurahan, menyerahkan kendaraan operasional persampahan untuk 24 kelurahan di Kota Palu untuk menunjang kebersihan kota, juga gencar menggelar sosialisasi di beberapa kecamatan untuk menggalang dukungan warga terhadap upaya pemerintah kota meraih penghargaan Adipura tahun 2023.

“Saya punya pertanyaan, ditengah Palu sebagai kota rawan bencana dan penyelesaian HUNTAP belum tuntas, apa makna adipura? Apakah piagam dan mungkin dibangun tugu adipura menjawab rumah aman bagi warga? Menjawab kebutuhan penyintas? Sementara masih banyak penyintas, khususnya perempuan yang hingga 4 tahun pascabencana alam belum mendapatkan kejelasan tempat tinggal mereka, carut-marut pemulihan ekonomi penyintas, justru kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat. Visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh serta professional, menurut saya jauh panggang dari api, jika hak mendasar warga tidak dipenuhi.” Tegas Direktur Eksekutif Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani.


Bagikan Artikel ini

Pos terkait