International Women’s Day : Alasan RUU P-KS Harus Disahkan

Poster Peringatan Women's Day (Foto : Zulkarnain/pariwaraku.com)
Bagikan Artikel ini

Pariwaraku.com International Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional telah diperingati selama lebih dari 100 tahun, atau tepatnya sejak awal 1900-an.

IWD diperingati setiap tanggal 8 Maret. Awalnya, peringatan ini digaungkan oleh buruh perempuan untuk menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja.

Bacaan Lainnya

Kini IWD diperingati secara umum, tidak hanya masalah buruh, tetapi juga masalah lain yang menimpa kaum perempuan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam laporan Catatan Tahunan 2021 (Catahu) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan ada 8.234 kasus kekerasan diberbagai ranah yang dialami oleh perempuan sepanjang tahun 2020.

Dalam laporan tersebut, kekerasan di ranah personal menempati posisi tertinggi dengan 79 persen atau sebanyak 6.460 kasus, 50 persen di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 3.221 kasus.

“ini jadi pertanda, pelaku-pelaku yang diharapkan menjadi pelindung justru dia itu menjadi pelaku,” ujar Alimatul (Komisioner Komnas Perempuan).

Sementara itu di Sulawesi Tengah, Kasus Kekerasan Seksual terhadap perempuan menurut data yang didokumentasikan Sikola Mombine sejak tahun 2019 sampai Januari 2021, ada 59 kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi diantanya KDRT, pelecehan dan kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan anak, pemerkosaan, penelantaran anak dan keluarga, dan lain-lain. Data tersebut tidak termasuk data yang dikumpulkan oleh lembaga pengada layanan lain.

Berkaitan dengan hal itu Direktur Eksekutif Sikola Mombine, Nur Safitri mengatakan penting untuk segera mengesahkan RUU P-KS karena RUU ini memuat enam elemen kunci yang tidak diatur dalam KUHP yaitu, pencegahan, definisi dan tindak pidana, hukum acara pidana, ketentuan pidana, hak korban pemulihan, dan juga Pemantauan.

“RUU P-KS  sangat dibutuhkan kalau melihat kasus-kasus perkosaan memang ada di KUHP tapi definisinya itu sangat terbatas, misalnya kalau perkosaan itu di KUHP definisinya hanya penetrasi penis ke dalam vagina. Padahal banyak kasus yang ditemukan oleh teman- teman lembaga pengada layanan itu luar biasa cara atau pola pelaku melakukannya, misalnya perkosaan itu tidak hanya terjadi lewat penis tapi banyak sekali yang hanya menggunakan tangan, botol parfum, deodorant, batang nanas, cangkul, bahkan ulekan,” ujar Nur.

Masih menurut Nur, dalam RUU P-KS laporan pendampingan kepada korban itu bisa menjadi alat bukti yang menguatkan proses penyidikan dan persidangan. Karena selama ini kasus baru bisa di proses apabila korban memiliki alat bukti yang kuat dan punya saksi.

“Dalam KUHP mengharuskan ada alat bukti yang kuat dan saksi. kalau di RUU P-KS dalam hukum acara pidana, keterangan korban dan 1 alat bukti itu sudah cukup. Jadi tidak perlu saksi dan tidak perlu alat bukti yang lebih dari 2 untuk bisa memberikan rasa keadilan terhadap korban kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan. Disitu sebenarnya urgensi Mengapa RUU PKS ini sangat penting untuk bisa disahkan menjadi undang-undang,” tutup Nur.


Bagikan Artikel ini

Pos terkait