Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PARIWARAKU.com – Dalam proses review dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Negara (Setneg) menghapus satu pasal, yakni Ketentuan Pengubah Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Pemerintah, ketentuan pengubahan tersebut tertuang dalam pasal 40 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 46 UU No 22/2001. Namun, pasal tersebut tidak ada dalam UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman. Draft UU setebal 1.187 halaman ini sudah diserahkan pemerintah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal itu, Dini menjelaskan pada intinya pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

“Pada intinya, pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing,” kata Dini Purwono, Jumat (23/10/2020).

Ketika ditanya apakah diperbolehkan menghapuskan pasal setelah UU disahkan di rapat paripurna DPR, Dini menjawab, hal tidak boleh dilakukan adalah mengubah substansi.

“Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini, penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja Baleg DPR,” ujar Dini Purwono.

Dini melanjutkan, dalam hal ini Setneg justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansingfinal sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yg seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, Setneg sudah mengomunikasikan penghapusan pasal 46 dengan DPR.

“Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja,” tutur Dini Purwono.

Adanya pihak yang mempertanyakan pemerintah dan DPR terburu-buru melakukan pengesahan sehingga tidak menyadari adanya pasal 46 dalam UU Cipta Kerja 812 halaman, Dini mengatakan lebih baik ditanyakan langsung ke DPR. Karena Setneg hanya melakukan review atas naskah yang diserahkan oleh DPR.

Dini menegaskan perubahan tersebut dilakukan agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja. Lalu dengan sepengetahuan DPR dan di paraf DPR. “Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting,” tegas Dini Purwono. [***]

loading...


Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait