DPRD Kota Palu Minta Pemerintah Daerah Perbaiki Data Penerima Jadup

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pariwaralu.com – Palu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Daerah setempat memperbaiki kembali data penerima manfaat jaminan hidup, bantuan hidup, penerima stimulan, dan penerima hunian tetap.

Anggota DPRD Palu Muslimun mengatakan, Pemerintah harus memiliki iktikad baik untuk memperbaiki data-data korban bencana untuk menerima manfaat berupa stimulan, jaminan hidup, bantuan hidup, dan data hunian tetap.

Pernyataan Muslimun itu disebabkan adanya para korban bencana setahun silam di Kota Palu yang tidak terdaftar sebagai penerima jadup. menurutnya, Pemerintah Kota setempat harus mendesak Pemerintah Provinsi Sulteng untuk memperbaiki kembali data-data tersebut.

“Saran saya baiknya undang berbagai pihak, terutama pemerintah kelurahan dan aparat RT dan RW yang lebih mengetahui persis warganya yang terdampak,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan koordinasi terkait dengan data korban dengan melibatkan relawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Lembaga sosial yang melakukan pendampingan korban, pasti juga mereka punya data sehingga bisa saling ‘cross ceck’ data agar tidak tumpang tindih,” kata dia.

Menurut dia, pelibatan RT dan RW serta para pihak dalam mekanisme penanggulangan bencana, utamanya menyangkut data, sebagai hal penting karena mereka paling tahu warganya sehingga pihak kelurahan mudah memetakannya.

Sebelumnya, ratusan korban gempa di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, didampingi Pasigala Centre mendesak pemerintah kota setempat melakukan pendataan kembali penerima jaminan hidup.

“Salah satu poin yang menjadi tuntutan ialah menghentikan sementara pencairan jaminan hidup untuk korban gempa Kelurahan Palupi, dikarenakan banyak warga yang tidak terdaftar sebagai penerima jadup,” ucap Sekjen Pasigala Centre M. Khadafi Badjerey.

Penghentian sementara pencairan jadup bagi korban bencana itu, merupakan permintaan dari ratusan korban gempa Kelurahan Palupi, untuk mencegah terjadinya bencana sosial yang besar, pascagempa.

Sebab, katanya, pencairan jaminan hidup bisa menimbulkan pertanyaan dan protes korban yang tidak terdaftar sebagai penerima.

Atas hal itu, korban gempa didampingi Pasigala Centre mendatangi Kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan, Kecamatan Palu Barat.

loading...

Perwakilan korban gempa Palupi diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Palu, Sidik, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, korban meminta kepada Dinas Sosial untuk membuka dan memperlihatkan data penerima jadup untuk Kelurahan Palupi. Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial yang berasal dari Kelurahan Palupi, korban yang terdaftar hanya 21 kepala keluarga. Korban komplain dengan data tersebut karena terdapat 1.250 kepala keluarga yang tidak terdaftar sebagai penerima jadup untuk kelurahan itu.

Atas komplain korban, Dinas Sosial Palu kemudian menyetujui usulan korban untuk melakukan penundaan pencairan jadup, kemudian Pemerintah Kelurahan Palupi melibatkan RT dan RW, termasuk pihak Dinas Sosial, melakukan kembali verifikasi dan validasi data korban sebagai penerima jadup.

 

 

Sumber : Antara


Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait