Dewan Pengupahan, 2020 UMK Parigi Moutong sebesar Rp. 2.445,950,-

Drs. Kamiludin Passau, Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik saat memberikan sambutan mewakili Bupati dalam kegiatan Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Tahun 2020. di Aula Hotel Oktaria Parigi. Senin/18/11/2019. (FOTO/Humas Parigi Moutong
Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pariwaraku.Com – Parigi Moutong. H. Ardi S.Pd,M.M, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Parigi Moutong pimpin sidang dewan pengupahan terkait penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Tahun 2020, di Aula Hotel Oktaria Parigi. Senin/18/11/2019

Hasil yang di tetapkan melalui sidang dewan pengupahan tersebut di tetapkan upah minimum kabupaten tahun 2020 sebesar Rp. 2.445,950,-.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, H. Ardi S.Pd,M.M yang juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Parigi Moutong pimpin sidang dewan pengupahan terkait penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Tahun 2020

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Parigi Moutong dibuka secara resmi Bupati Parigi Moutong, diwakili Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Drs. Kamiludin Passau.

dalam sambutannya yang disampaikan Drs. Kamiludin Passau mengatakan “penetapan upah minimum perlu dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hak upah pekerja untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja/buruh agar tidak terjadi upah pekerja yang tidak merata”.Ujarnya

Selain itu, lanjut Bupati, penetapan upah minimum dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan adanya eksploitasi pekerja/buruh oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pakar akumulasi demi mendapatkan keuntungan dan untuk menghindari terjadinya kemiskinan absolute para pekerja/buruh.

Bupati berharap rapat dewan upah minimum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020, dapat menyepakati penentuan upah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas pekerja/buruh yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

“kebijakan pengupahan harus diarahkan untuk menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh,”harapnya.

Adapun nyang hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Nakertrans, Badan Pusat Statistik, Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Kabupaten Parigi Moutong, perwakilan pengusaha dan perwakilan Badan Usaha Milik Negara bertempat.

Humas Parigi Moutong.

loading…

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait