Dewan Keamanan PBB Bahas Demo Anti Kudeta Myanmar

Ruang Sidang Dewan Keamanan PBB (foto : Kena bentancur/AFP PHOTO)
Bagikan Artikel ini

Pariwaraku.com – Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar Schraner Burgener berbicara mengenai perkembangan terkini di negara tersebut dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB pada Jumat kemarin. Ia mengatakan bahwa persatuan dan aksi “tegas” DK PBB penting “untuk mendorong dihentikannya aksi kekerasan dan demi pemulihan institusi demokratis Myanmar.”

“Sangat penting bahwa Dewan ini tegas dan koheren dalam menempatkan pasukan keamanan pada pemberitahuan dan berdiri dengan rakyat Myanmar dengan tegas, untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas” katanya, yang dengan luar biasa mengembalikan partai pemimpin yang dipenjara Aung San Suu Kyi untuk berkuasa.
“Merupakan hal penting bagi dewan ini untuk berdiri tegak di belakang masyarakat Myanmar, dalam upaya mendukung hasil pemilu November lalu,” sambungnya, merujuk pada pemilu Myanmar 2020.

Bacaan Lainnya

Dia mendesak Dewan untuk mendorong lebih jauh untuk mengakhiri kekerasan, dan memulihkan institusi demokrasi, mengecam tindakan oleh militer, “yang terus sangat merusak prinsip-prinsip PBB dan mengabaikan sinyal jelas kami untuk menegakkannya.”

Militer Myanmar atau Tatmadaw melakukan kudeta pada 1 Februari lalu atas dasar tuduhan adanya kecurangan masif dalam pemilu 2020. Kudeta dimulai dengan penahanan sejumlah tokoh, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Gelombang aksi protes masif meletus di Myanmar tak lama setelahnya, yang terus berlanjut hingga saat ini. Pasukan Myanmar merespons aksi massa anti-kudeta dengan kekerasan, yang telah menewaskan puluhan demonstran.

Secara keseluruhan, setidaknya 55 orang tewas sejak kudeta 1 Februari.

Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet menuntut pasukan keamanan menghentikan apa yang disebutnya “tindakan keras kejam mereka terhadap demonstran damai”. Bachelet mengatakan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 jurnalis.

Militer yang merebut kekuasaan mengatakan bahwa kemenangan telak Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi dalam pemilu pada November 2020 adalah kecurangan. Komisi pemilihan mengatakan pemilu itu telah berlangsung adil.


Bagikan Artikel ini

Pos terkait