BPJS Cabang Donggala Sosialisasi Inpers Nomor 2 Tahun 2021 Bagi Non AS

Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. Rustam Efendi, S. Pd., SH., M. Ap, bersama Kepala Kejaksaan Negri Donggala Mohamad Ginanjar I, S.H,. M. H, Kepala BPJS Propinsi Sulawesi Tengah Raden Harry Agung Cahya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Donggala Andi Nurisma, Pimpinan OPD, Camat dan Lurah atau yang mewakili dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Donggala.
Bagikan Artikel ini

Pariwaraku.com – Dalam rangka untuk percepatan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022, BPJS Cabang Donggala bersama Kejaksaan Negeri Donggala dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Donggala Menggelar kegiatan Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan, di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala, Kamis, (18/11/21)

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. Rustam Efendi, S. Pd., SH., M. Ap, dihadiri Kepala Kejaksaan Negri Donggala Mohamad Ginanjar I, S.H,. M. H, Kepala BPJS Propinsi Sulawesi Tengah Raden Harry Agung Cahya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Donggala Andi Nurisma, Pimpinan OPD, Camat dan Lurah atau yang mewakili dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Donggala.

Bacaan Lainnya

Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021

Sekda Rustam Efendi dalam sambutannya mengatakan,
Kenapa BPJS fokus dengan non ASN, karena ASN sudah masuk di dalam Tabungan Pensiun (Taspen), tetapi bagi ASN yang ingin memanfaatkan atau menjadi peserta BPJS Ketenakerjaan, diberikan ruang oleh BPJS dan mendapatkan nilai manfaat bagi ASN.

Dimana manfaat BPJS Ketenagakerjaan diantaranya, kalau peserta BPJS kemudian meninggal maka setelah tiga tahun keikut sertaan, anak yang ditinggalkan Alhamdulillah mendapatkan manfaatnya yaitu ditanggung biaya sampai tamat kuliah.

“Sehingga pertemuan hari ini tinggal memfinalkan, yang nantinya kita bicarakan setelah selesai ini, entah nanti kita satukan di BPKAD atau di distribusi masing-masing OPD, anggaran untuk tenaga Honor itu adalah tekhnis, tapi yang jelas adalah semua tenaga Honer kita harus masukkan dalam BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Olenya Sekda Rustam Efendi meminta kepada Pimpinan OPD atau yang mewakili saat mengikuti sosialisasi, proaktif untuk memastikan data akurat tenaga Honorer, karena data yang akurat menjadikan dasar untuk menginterfensi berapa besaran iuran yang akan ditetapkan.

Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada 2 orang Guru Honorer yang meninggal dalam masa tugasnya, oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Tengah Ke pada Sekda Donggala.

Selanjutnya Sekda Donggala dan Kepala Kejaksaan Negri Donggala menyerahkan langsung santunan JKM, kepada ahli waris atas nama Bapak Syam Syam dan Ibu Fatmawati dengan nilai santunan JKM
sebesar 42 juta rupiah.


Bagikan Artikel ini

Pos terkait