BAWASLU Sulteng : Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Berintegritas Netralitas ASN Menjadi Tanatangan Utama.

Suasana saat dialog bertajuk “Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi)” Bertempat Di Halaman Kantor Bawaslu Sulteng Rabu, (04/12/2019). Sore
Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pariwaraku.com –  Palu,  Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi tantangan Utama dalam Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Berintegritas ini diakui Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).

Hal ini disampaikan Ketua BAWASLU Sulawesi Tengah Ruslan Husen dalam dialog bertajuk  “Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi)” Bertempat Di Halaman Kantor Bawaslu Sulteng Rabu,  (04/12/2019). Sore.

Bacaan Lainnya

“Masalah netralitas ASN masih terus terjadi. Sudah banyak penindakan yang dilakukan oleh pengawas pemilu, namun masih saja terjadi,” Ujarnya.

Hal itu Disampaikan Atas Dasar Data Bawaslu Sulteng tahun 2019 yang jumlah pelanggaran yang menyangkut dengan netralitas ASN dalam pemilu di Sulteng mencapai 34 pelanggaran.

Tingginya pelanggaran itu, membuat Bawaslu Sulteng menduga pelanggaran yanga sama masih akan terjadi pada tahun 2020 di momentum pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Adapun pelanggaran yang dimaksud meliputi mengarahkan memilih caleg tertentu berjumlah 10 pelanggaran, kampanye di media sosial 13 pelanggaran. Satu pelanggaran kampanye di tempat ibadah, tiga pelanggaran jenis membagikan bahan kampanye, satu politik uang.

Kemudian, satu pelanggaran pemaparan visi dan misi calon kepala daerah, dan lima pelanggaran lain-lain.

Ruslan menambahkan bahwa regulasi penindakan terhadap ASN yang melanggar kode etik dalam pesta demokrasi, belum memberikan efek jera Apalagi panjangnya prosedur dalam pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan administrasi juga berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam pesta demokrasi.

Apalagi dalam Hal ini “Bawaslu tidak punya Kewenangan dalam memberikan Sanksi, Pengawas Pemilu Hanya dapat memberikan Rekomendasi sesuai temuan dilapangan”  Ungkapnya.

Sehingga Bawaslu berharap pembina kepegawaian jangan diberikan kepada kepala daerah, agar aturan benar-benar dijalankan. RMD

Sumber : antaranew.com

loading…

Bagikan Artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait