PARIWARAKU.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melakukan peninjauan rumah relokasi dan hunian tetap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi di Tondo, sebagai hunian bagi para warga yang terdampak gempa 2018 silam.
Dalam peninjauan tersebut, Doni mengatakan bahwa fasilitas dan kondisi bangunan huntap tersebut sudah memadai. Satu unit rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi terdapat dua kamar, satu kamar mandi dan ruang tamu.
Menurut Doni, warga juga dapat menambahkan atau memperluas bangunan di bagian belakang karena masih ada sisa tanah. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan tanah seluas 150 meter persegi untuk satu unit hunian.
“Fasilitas yang ada pun sudah memadai. Dua kamar satu kamar mandi dan ruang tamu serta halaman belakang masih dapat ditambah lagi. Sehingga masyarakat dengan luas bangunan sekitar 36 meter persegi bisa menambah lagi bangunan di bagian belakang. Karena total luas tanah yang disediakan pemerintah adalah 150 meter pesegi per rumah,” kata Doni di Kawasan Huntap Tondo, Palu, Selasa (10/11).
Pada kesempatan tersebut, Doni masih menemui beberapa kendala yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni sistem air dan kelistrikan. Akan tetapi Doni telah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.
“Masih ada kendala yaitu Masalah air masih belum tuntas semua, demikian juga listrik masih belum tuntas semua. Nanti bagian daripada kewajiban kami untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga yang lain,” jelas Doni.
“Kami sudah bicara dengan wakil direktur utama PLN untuk mempercepat proses pemasangan listrik di sejumlah lokasi hunian yang sekarang masih dalam proses pembangunan,” imbuhnya.
Menyinggung mengenai anggaran, hingga sejauh ini pemerintah pusat telah menyalurkan dana senilai 1,9 triliun untuk rehabitilasi dan rekonstruksi rumah rusak ringan, sedang maupun berat. Doni menyebut, anggaran tersebut telah disalurkan sepenuhnya ke provinsi dan kabupaten/kota.
“Anggaran dari pemerintah pusat untuk hunian tetap bagi rumah rusak berat termasuk rusak sedang dan rusak ringan ini sudah disalurkan 100 persen disalurkan ke provinsi dan kabupaten/kota senilai 1,9 triliun pada bulan Oktober tahun lalu,” terang Doni.
Di sisi lain, Doni juga berharap agar pihak Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat membuat sistem manajemen pengelolaan anggaran yang transparan, baik mulai tingkat RT/RW hingga tingkat desa.
“Kami juga berharap seluruh pihak di lingkungan kabupaten kota dan juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah itu bisa membangun sebuah manajemen yang transparan mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat desa,” kata Doni.
Adapun transparansi pengelolaan anggaran tersebut menjadi penting, salah satunya adalah agar masyarakat penerima hak dana stimulus maupun yang mendapat hunian relokasi agar tidak tumpang tindih atau mengalami dobel. Selain itu, data transparansi yang valid juga memudahkan dalam memetakan penerimaan bantuan lebih lanjut.
“Kita harapkan semua data-data mengenai rumah rusak bisa terpetakan di desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa yang nanti mendapat dukungan stimulan dan mana yang nanti harus direlokasi,” jelas Doni.
Solusi Jangka Panjang
Pada kesempatan tersebut, Doni Monardo juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat memberikan perlindungan jangka panjang kepada masyarakatnya.
Dia berharap agar pemetaan wilayah yang masuk dalam zona merah dapat mematuhi aturan untuk tidak mendirikan bangunan maupun kegiatan dan aktivitas lain yang dapat berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila bencana alam terjadi seperti 2018 lalu.
